Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai respons atas kebijakan pemerintah yang saat ini melakukan evaluasi ketat terhadap operasional SPPG, khususnya terkait pemenuhan standar kesehatan dan higienitas.
Kapolres Tanjung Jabung Barat melalui Kabag SDM AKP Junaidi Anton, S.H., M.H., yang disampaikan oleh Kasi Humas Polres Tanjab Barat IPDA Ucen S. Kasih, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh aspek pendukung operasional SPPG.
“Rapat ini menjadi langkah penting dalam pemutakhiran data serta pemenuhan standar operasional, sehingga pelaksanaan SPPG di wilayah hukum Polres Tanjab Barat dapat berjalan aman, higienis, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah poin utama, di antaranya pemutakhiran data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), validasi data berbasis Dapodik dan BKKBN, serta kesiapan fasilitas dapur sesuai standar kesehatan.
Selain itu, perhatian juga difokuskan pada pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi syarat utama operasional SPPG. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini masih melakukan penghentian sementara (suspend) terhadap SPPG yang belum memenuhi standar tersebut.
BGN dalam hal ini berperan melakukan pengawasan, inspeksi, serta audit terhadap seluruh SPPG, termasuk memastikan tidak adanya pelanggaran dalam pengadaan bahan baku oleh vendor.
Sementara itu, pihak vendor/mitra diharapkan dapat menjamin kualitas bahan baku, menjaga standar kebersihan dapur, serta mengedepankan transparansi dalam proses pengadaan.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak dapat bersinergi dalam mempercepat pemenuhan persyaratan operasional SPPG, sehingga program pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara maksimal di wilayah Tanjung Jabung Barat.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program nasional di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Posting Komentar